Selasa, 01 Agustus 2017

Masyarakat Desa Raja makan Beras bau dan banyak menir serta kutu.

Pembagian beras Bulog di Desa Raja kec Boawae banyak menuai kontroversi, setelah masyarakat yang menerima beras bantuan dari pemerintah tersebut, mendapat pelbagai kejanggalan terhadap beras Bulog tersebut. Pasalnya, beras yang dibagi untuk masyarakat ini tidak layak dikonsumsi dikarenakan banyak menir,  fufuk dan bau.  Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras yang dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan
Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967, namun sayangnya Perum Bulog yang dibawah naungan BUMN tersebut jika menilik dari tupoksi yang ada, sudah seharusnya instansi tersebut benar-benar telaah sebelum beras tersebut dialokasikan kepada masyarakat umum. Mengenai masalah yang terjadi tersebut,  tidak tahu siapa yang salah,  apakah dari pihak BULOG sendiri ataukah pemerintah Desa.  Jikalau benar kalau kesalahan ini datangnya dari pihak Bulog, berarti pihak Bulog tidak benar-benar menjalankan tupoksi yang ada. Karena selain menyimpan dan menyalurkan beras yang akan dialokasikan,  pihak Bulog juga harus bisa "crosscheck" terlebih dahulu sebelum akhirnya beras itu didistribusikan. Jika kesalahan ini datang dari pihak pemerintah Desa,  sudah seharusnya pemerintah Desa juga harus lebih peka terhadap problema yang saat ini sedang terjadi, jangan seolah berdiam diri.  Kalau ternyata kejadian dibiarkan saja,  apa gunanya juga diterima beras bantuan pemerintah tersebut kalau pada akhirnya harus dibuang atau dibuat jadi pakan ternak atau unggas, serta hal jika dibiarkan bukannya tidak mungkin jika akan terjadi lagi dikemudian hari, miris sekali dengarnya. Sia-sia jadinya adanya Bulog tetapi kalau akhirnya tidak membawa dampak positif terhadap masyarakat luas.  Saya tidak tahu,  kejadian ini apa cuma terjadi di Desa Raja saja ataukah diseluruh kabupaten Nagekeo.  Kalau benar hal demikian terjadi hampir diseluruh jagad Nagekeo,  maka seharusnya pemerintah kab.  Nagekeo juga harus membuka mata dan menindak tegas akan hal yang dimaksud diatas, agar jangan sampai terjadi lagi dikemudian hari.  

Salam suara rakyat Raja. 

Rabu, 26 Juli 2017

Peresmian SMA

Boawae Akhirnya Punya SMA Negeri



POS KUPANG.COM, BOAWAE -- Kerinduan dan Perjuangan Masyarakat Raja, Kecamatan Boawae terhadap kehadiran sebuah sekolah menengah atas (SMA) negeri akhirnya terjawab.
Selasa (24/5/2016), bertempat di Desa Raja, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya meresmikan berdirinya SMA negeri pertama di Kecamatan Boawae.
SMA Negeri yang diberi nama SMAN 1 Boawae itu terletak di Desa Raja. Meskipun keberadaan sekolah tersebut baru resmi diakui Selasa siang, namun proses belajar mengajar di sekolah itu sudah berlangsung dua tahun lalu. Saat ini SMAN 1 Boawae telah mengasuh 164 siswa yang terbagi dalam tujuh rombongan belajar.
Peresmian SMAN 1 Boawae ditandai dengan penandatanganan prasasti pembangunan gedung sekolah oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya.
Peresmian SMAN 1 Boawae yang diawali dengan upacara Pa Bhada dan Perayaan misa ekaristi yang dipimpin Romo Vikep Bajawa, Romo Daslan berlangsung meriah.
Gubernur Lebu Raya dalam sambutannya, mengatakan, kehadirannya dalam peresmian sekolah itu dan mendapat kesempatan meresmikan pembangunan gedung sekolah tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap pendidikan di NTT.
Lebu Raya mengatakan, anak harus terus didorong untuk menjangkau pendidikan. "Semua anak di NTT harus bisa menjangkau pendidikan. Kalau tidak ada biaya, ada beasiswa. Bayangkan kalau anak di Raja sekolah di Boawae, akan banyak anak yang putus sekolah. selain jarak, juga biaya," kata Lebu Raya.
Lebu Raya menegaskan, anak NTT harus sekolah karena ke depan tantangan kehidupan dan dunia kerja sangat kompleks.
"Bayangkan kondisi kita 50 tahun ke depan. Kalau kita tidak siapkan dari sekarang anak-anak kita akan kalah bersaing," demikian Lebu Raya.
Pada kesempatan itu, Lebu Raya juga mengatakan, telah menerima usulan pembangunan tiga SMA baru dan siap diproses di Pemerintah Propinsi NTT.
"Saya terima usulan tiga SMA baru. Saya saya sempat bertanya, mengapa SMA semua, tidak ada SMK. Tetapi tidak apa-apa kami tetap reapon positif, sehingga tahun depan bisa diresmikan," janji Lebu Raya.
Dikatakan Lebu Raya, mulai tahun 2017 seluruh pengelolaan SMA/SMK diambilalih oleh Pemerintah propinsi dan setiap SMA/SMK baru diresmikan oleh gubernur.
Seiring dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK tersebut, lanjut Lebu Raya, Pemerintah Propinsi NTT juga akan mengambil alih pembiayaan gaji untuk guru honor di SMA dan SMK. " Namun jadi masalah saat ini ada guru kontrak di SD dan SMP diangkat dan dibiayai pemerintah propinsi. Sementara mulai tahun depan pemerintah propinsi tidak boleh lagi membiayai guru honor di SD dan SMP," demikian Lebu Raya.*

Sumber: